Bela Petani, HKTI Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
"Petani tembakau sama saja nasibnya dengan petani komoditas lainnya. Keprihatinan terhadap nasib petani tidak harus spesifik menunjuk pada komoditas tertentu," lanjut Sadar.
Menanggapi klaim petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera, Sadar menyatakan bahwa regulasi yang menekan menjadi satu penyebabnya.
"Pemerintah ke depan sebaiknya memberikan aturan yang adil dan berimbang agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam berusaha," kata dia.
Sadar berharap pemerintahan era Prabowo Subianto yang juga pernah menjabat Ketua Umum HKTI bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap nasib petani dan industri tembakau.
"Kami berharap pemerintahan baru mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sektor tembakau dan petaninya," ungkap Sadar.
Dia kemudian menyinggung mengenai rencana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia yang sebenarnya perlu ditolak.
Menurutnya, aturan yang dibawa oleh FCTC tidak cocok dengan kondisi khas Indonesia yang memiliki banyak petani dan tenaga kerja di mata rantai tembakau.
Tanpa ratifikasi pun, kata Sadar, petani sudah tertekan. Dia menyebut jangan sampai kondisi tersebut diperparah.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menolak kebijakan rokok polos tanpa merek. Kenapa?
- Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecam Hadirnya RPMK dan PP 28/2024
- Pakar Hukum Soroti Intervensi Asing Dalam Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
- Petani Tembakau Mendesak Kemenkes Batalkan Rancangan Permenkes & Revisi PP 28/2024
- DPR Sentil Kemenkes soal Penyusunan PP Nomor 28 dan RPMK, Diminta Tak Bersikap Egois
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Gandeng Pemda, Bea Cukai Gencar Kampanyekan Gempur Rokok Ilegal Lewat Beragam Acara