Bela Zulhas Terkait Rumah Dinas, Wasekjen PAN Salahkan Bamsoet

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN Irvan Herman geram dengan tudingan kepada Zulkifli Hasan yang masih menempati rumah dan ruang dinas Ketua MPR. Menurutnya, alasan Ketua Umum DPP PAN menempati ruang dan rumah dinas Ketua MPR bukan keinginannya, tetapi karena Ketua DPR RI yang sekarang tak mau pindah dari Rumah Dinas Menko PMK.

“Begitu juga dengan Ketua MPR RI yang sekarang, mas Bamsoet yang tidak mau pindah dari Rumah Dinas Ketua DPR, secara otomatis pak Zulkifli Hasan juga tak mau pindah. Jika semua pindah juga akan membutuhkan proses yang cukup lama dan ada penambahan biaya renovasi,” ujar Irvan kepada wartawan, kemarin.

Menurut Irvan, kasus Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR sengaja diputarbalikkan untuk dijadikan framing negatif yang sekaan-akan menjadi hal yang benar.

"Fitnah itu keji lho. Padahal itu upaya negatif dan destruktif untuk menghajar Pak Zul menjelang kongres. Membuat citra negatif kepada pak Zul, tetapi alhamdulillah, Pak Zul tetap diberi rasa kesabaran oleh Allah," tukasnya.

Dia mengatakan Bambang Soesatyo (Bamsoet) pernah menyampaikan dan menjelaskan dengan nada bercanda, bahwa ruangan Ketua MPR yang lama itu (Pak Zul) desainnya jadul alias ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Mas Bamsoet lebih memilih ruangan peninggalan Oesman Sapta Odang yang sudah direnovasi dengan desain yang lebih modern.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, meminta Zulkifli Hasan memberi teladan yang baik bagi masyarakat luas. Menurutnya, langkah Zulkifli Hasan yang masih menempati rumah dinas itu menunjukkan tidak adanya iktikad baik. Padahal semestinya, sebagai pejabat publik, Zulhas memberikan contoh yang baik.

“Tidak memiliki iktikad yang baik untuk mengembalikan fasilitas dan juga tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Ujang yang juga pengamat politik ini menilai bahwa seharusnya, jika seorang menempati jabatan baru, maka semua fasilitas di jabatan lama harus dikembalikan kepada negara. Jika tidak, secara etika itu melanggar kepatutan.