Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengusulkan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyita dana judi online (judol) yang mengalir lewat sistem pembayaran nasional yang diselenggarakan perbankan atau lembaga keuangan non-bank.

“Itu pernah kita lakukan saat krisis moneter 1998. Banyak bank mendapat guyuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam implementasinya bank menyalahgunakan. Namun untuk menyelamatkan uang negara, penyelesaiannya di luar pengadilan,” papar Deni, Jakarta, Kamis (19/12).

Oleh karena itu, kata dia, penyelesaian dana BLBI pada tahun tersebut menjadi lebih cepat dan bisa melanjutkan kegiatan perekonomian yang lebih baik.

"Maka untuk mempercepat penyelesaian duit judi online sebaiknya BPK bekerja sama dengan Kejagung. Sita pendapatan judol di lembaga pembayaran di luar pengadilan, karena  bank yang dahulu menikmati  BLBI dan rekapitalisasi uang rakyat sekarang juga menikmati  judi online karena bank tersebut menjadi agrigator sistem pembayaran,” ungkapnya.

Tindakan penyitaan duit-duit judi online itu, kata Deni, BPK bersama Kejagung akan memberikan efek jera kepada lembaga  keuangan yang layanan transaksinya terkait dengan merchant judol.

“Lembaga sistem pembayaran, baik itu perbankan, e-wallet, operator seluler yang memfasilitasi judi online baik sengaja maupun tidak sengaja, mendapat ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar berdasarkan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2),” ujar Deni.

Selain itu, lanjut Deni, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta bagi pelaku perjudian.

Selain itu, bank dapat kehilangan dana hasil judi online yang dianggap sebagai hak pemerintah dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita.