Belajar dari Jepang, Program MBG Perlu Kolaborasi Semua Pihak

“Ini adalah pekerjaan yang luar biasa sebagai sebuah proses kelembagaan di pemerintahan,” ujarnya.

Dikatakannya, ada tiga fokus yang dilakukan. Pertama, persiapan regulasi menyiapkan konsolidasi karena berasal dari berbagai komponen, dari TNI, Polri, Kementrian Kesehatan, BKKBN, termasuk Kantor Staf Presiden, berkumpul dalam konsolidasi. Kedua, menyiapkan administrasi termasuk ketika dana MBG.

“Dalam hal ini memastikan uangnya ada yaitu sebesar Rp 71 T, dan perlu dicairkannya,” imbuhnya.

Ketiga, menyiapkan infrastruktur, 10% dari 71 T tersebut. Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5.000 dapur hingga 30.000 dapur harus tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG.

MBG juga tidak sekadar memberikan makan, tetapi harus yang bergizi sesuai kaidah-kaidah standar gizi yang ditetapkan Kemenkes. Di balik itu juga ada proses pembudayaan, pemberian pengetahuan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau edukasi.

Karena sifatnya pelayanan dasar, aspek pelayanan gizi harus sampai ke kelompok sasaran. Juga jangan sampai satupun anak Indonesia yang berhak tidak mendapatkan hak dasarnya mendapatkan MBG. Selain itu, peningkatan pengetahuan gizi harus dibangun bersama.

“Tidak kalah pentingnya, peningkatan pola makan sehat. Artinya makan dikunyah 32 kali harus dijalankan. Cara orang tua kita terdahulu makanya giginya masih utuh,” terangnya.

Program MBG juga akan terus dimonitor secara berkala setiap tiga dan enam bulan sekali.