Belajar dari Kasus Meikarta, Birokrasi Harus Diperbaiki
Minggu, 11 November 2018 – 01:51 WIB
Oleh karena itu, menurut Sholikin, pemerintah saat ini perlu lebih serius lagi untuk memperbaiki birokrasi perizinan mengurangi transaksi izin antara swasta dengan birokrat.
“Tak cukup hanya menyusun pedoman melalui regulasi, tapi pemerintah harus serius turun tangan membenahi birokrasi perizinan. Presiden juga perlu mengoptimalkan kembali kebijakan pemberantasan pungli yang pernah dicanangkan dalam paket revitalisasi hukum tahun 2016 yang lalu. Pungli kelas kakap juga harus ditertibkan,” tegas dia. (cuy/jpnn)
Kasus Meikarta yang melibatkan bupati hingga pegawai di Kabupaten Bekasi itu menunjukkan buruknya birokrasi perizinan usaha selama ini.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
BERITA TERKAIT
- KPK Eksekusi Mantan Sekda Jabar ke Lapas Sukamiskin
- Mantan Sekda Jabar Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Suap Meikarta
- Terdakwa Kasus Suap Proyek Meikarta Minta Dibebaskan dengan Seadil-adilnya
- Mantan Sekda Jabar Dituntut 6 Tahun Penjara Terkait Suap Perizinan Meikarta
- 5 Berita Terpopuler: Tujuh Substansi RUU ASN untuk Honorer, AHY dan Prabowo di Pilpres 2024
- Berkas Penyidikan Kelar, Eks Sekda Jabar Segera Diadili