Belajar Etika, Anggota DPR Diduga juga Nonton Tari Perut

JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Gayus Lumbuun menegaskan, BK DPR akan memberikan sanksi bagi anggota dewan, jika benar (ada yang) menyaksikan tarian perut saat transit di Turki. "Tidak ada hak imun bagi pimpinan dan anggota BK DPR. Jika benar mereka itu menyaksikan pertunjukan tarian perut saat transit di Turki, itu pelanggaran etika, dan pasti ada sanksinya," tegas Gayus, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11).

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, dalam kunjungan kerja (kunker) anggota BK DPR ke Yunani, dengan alasan belajar etika, tidak ada rute ke Turki. Apalagi katanya, untuk menyaksikan tarian perut. "Saya akan berkoordinasi dengan protokol perjalanan dinas KBRI di Turki untuk mendapatkan penjelasan secara konkrit, agar kemarahan masyarakat (sampai menggelar unjuk rasa tari perut) di depan Gedung DPR, terjawab," kata dia.

Sebelumnya seperti diketahui, sebanyak delapan anggota BK DPR meninggalkan Indonesia menuju Yunani pada tanggal 23 Oktober. Saat itu, saat di Bandara Soekarno-Hatta, LSM Benteng Demokrasi (Bendera) sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang kunjungan kerja tersebut. Belakangan, kedelapan anggota BK itu diinformasikan transit di Turki dan menyaksikan tarian perut. Mereka antara lain adalah Nudirman Munir (Wakil Ketua BK dari F-PG), Salim Mengga (F-PD), Darizal Basir (F-PD), Chaeruman Harahap (F-PG), Ansory Siregar (F-PKS), Abdul Razak Rois (F-PAN), Usman Jafar (F-PPP), serta Ali Maschan Moesa (F-PKB).

Sebelum pula, Ketua BK DPR sudah menyatakan akan memberi sanksi bagi anggota dewan yang diduga plesiran ke Turki, Kamis (4/11). Saat itu, sempat berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah LSM di gerbang utama Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai protes atas perilaku anggota dewan yang menyaksikan tarian perut di Turki. Dalam aksinya, para demonstran juga mempertontonkan tarian perut.