Belajar Jadi Kepala Daerah (2)

WAKIL Gubernur Riau Drs Wan Abubakar MS MSi mengakui tugasnya sebagai orang kedua hanyalah membantu gubernur sesuai dengan UU 32/2004, khususnya pasal 26. ”Namun,  dalam kenyataan yang saya hadapi ada ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam mekanisme kerja dan pembagian wewenang. Termasuk dalam tugas-tugas khusus,” tulisnya.

 Sang Wagub memang punya tugas khusus di bidang pemberantasan narkoba, satkorlak bencana alam, dan illegal logging. ”Tapi wewenang saya ini pun menjadi mengambang karena sering diintervensi gubernur,” tulisnya.

 Sang Wagub merasa intervensi itu bukan karena dia gagal menyelesaikan tugas-tugasnya, melainkan karena tugas-tugas itu bisa membuat diri sang Wagub populer. Menurut perasaan sang Wagub, kepopuleran Wagub itulah yang ditakutkan karena bisa jadi ancaman dalam pilkada berikutnya.

 Wagub lantas menceritakan bentuk-bentuk intervensi yang terjadi. Termasuk munculnya satu statement gubernur yang mengambil alih posisi ketua satkorlak. Meski hanya statement  (tidak formal tertulis), ternyata statement itulah yang kemudian dilaksanakan staf. Maka,  sang Wagub pun menuliskan penilaiannya yang amat keras di buku itu. ”Di sini tampak sebagaimana kebiasaan raja-raja zhalim di muka bumi ini, ucapannya adalah undang-undang”.

 Banyak sekali kata dan kalimat menuduh yang sangat tajam seperti itu. Apalagi kalau sudah mengulas bagaimana gubernur lebih memilih mewakilkan tugas-tugas yang tidak bisa dia lakukan (karena sedang pergi) kepada para kepala dinas seperti di Riau tidak ada wakil gubernur saja.

 Tentu, semua itu sangat sepihak. Jangan dipercaya begitu saja. Banyak juga orang Riau, sebagaimana saya dengar sendiri, yang menilai Wagub itu sebagai orang yang kaku. Dan kalaupun jadi gubernur kelak, belum tentu dia bisa lebih baik daripada gubernur yang dia dampingi sekarang. Baik sang gubernur maupun sang Wagub kini memang sama-sama sedang bersiap maju pilkada dengan perahu yang berbeda.

 Meski begitu, buku itu tetap buku langka yang baik sekali direnungkan. Terutama karena kita sebenarnya sudah mendengar banyaknya hubungan tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil di mana-mana. Siapa tahu pimpinan nasional tergerak untuk menata kembali hubungan kepala daerah dan wakilnya agar rakyat, dan terutama birokrasi di bawahnya, tidak jadi korbannya.

 Meski di mana-mana saya mendengar hubungan kepala daerah dan wakilnya sangat bernuansa ”makan hati”, rupanya,  tidak banyak pengaruhnya pada pengendalian emosi untuk nyalon. Rupanya,  banyak juga orang yang lebih senang makan hati bahkan mungkin sampai makan rempelo (ampela).  Maka, jangan khawatir kalau akan kehabisan stok calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Hati itu enak  kalau bisa menikmati makannya.