Belanda Tahu Indonesia Luar-Dalam
Jumat, 08 Oktober 2010 – 21:41 WIB

Belanda Tahu Indonesia Luar-Dalam
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Sidarto Danusubroto menilai hubungan bilateral Indonesia-Belanda harus tetap berjalan baik. Alasannya, Belanda adalah satu-satunya negara di Eropa yang tahu betul 'jeroan' negara bekas jajahannya ini. Karenanya Sidharto menilai berbagai aksi yang dilakukan oleh anggota Republik Maluku Selatan (RMS) di negara pengasingan, Belanda, lanjutnya, terlalu kecil dan sepele untuk dijadikan argumentasi merenggangkan hubungan kedua negara ini. "Kegoncangan bangsa dan negara ini terjadi justru karena respon Presiden SBY yang sangat berlebihan dalam menyikapi aksi RMS dengan keputusan membatalkan kunjungan kenegaraannya secara mendadak," ujar Sidarto Danusubroto.
"Belanda tahu betul 'jeroan' Indonesia. Karena itu Indonesia harus berhubungan baik dengannya," kata Sidharto Danusubroto, di DPR, Senayan Jakarta, Jumat (8/10).
Baca Juga:
Salah satu bukti bahwa Belanda itu tahu betul 'jeroan' Indonesia, kata Sidarto, bisa dilihat dari sikap Belanda yang hingga kini tidak mengakui bergabungnya Papua ke NKRI. "Alasan riil Belanda itu hanya satu, karena dia tahu bahwa Papua itu kaya akan sumberdaya alam dan tambang," ulasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Sidarto Danusubroto menilai hubungan bilateral Indonesia-Belanda harus tetap berjalan baik. Alasannya,
BERITA TERKAIT
- BMKG Meminta Warga Waspada Banjir Rob di 17 Wilayah di Indonesia, Catat Daerahnya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum