Belanja Aparat Pemda Tinggi, Mendagri Segera Evaluasi

JAKARTA — Dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai mayoritas Pemda masih saja mengeluarkan belanja aparatur negara jauh lebih tinggi dari belanja modal untuk pembangunan. Makanya, kondisi ini akan dievaluasi agar anggaran tidak mengabaikan kepentingan publik.

Rata-rata belanja modal Pemda masih di bawah rata-rata ideal yang ditetapkan pemerintah. Karena itulah kata Gamawan, sedang dilakukan kajian untuk memasukkan ketentuan ideal belanja modal dan barang dalam usulan revisi UU nomor 32 tahun 2004. ‘’Jangan anggaran itu habis untuk belanja aparatur, sementara belanja modalnya cuma 19-20 persen dari total APBD. Artinya APBD ini belum maksimal untuk kepentingan publik,’’ kata Gamawan menjawab wartawan di Istana Negara, Rabu (22/6).

Sebagai pembina aparatur Pemda, Gamawan menyebutkan bahwa Kemendagri berkewajiban mengingatkan mengenai jumlah ideal antara belanja modal dengan belanja barang. Untuk itulah diharapkan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota benar-benar bijaksana dalam mengalokasikan keuangan daerah mereka untuk kepentingan rakyat.

Gamawan menilai tidak tepat bila kepala daerah membandingkan antara belanja aparatur satu daerah dengan daerah lainnya. Karena diantara daerah-daerah tersebut memiliki sumber pendapatan daerah yang berbeda. Misalnya saja pemprov DKI Jakarta, memiliki anggaran mencapai Rp 24 triliun.