Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik

Dia mencontohkan tunjangan untuk level staf level bawah di DKI Jakarta berkisar antara Rp 2,9 juta sampai 4,7 juta per bulan. Bahkan, tunjangan untuk eselon I bisa mencapai Rp 50 juta. "Karena nggak ada aturan, daerah "daerah bisa seenaknya saja," ujar Maulana.

Maulana berharap janji menteri keuangan untuk mengeluarkan regulasi mengenai proporsi belanja pegawai di APBD, termasuk batas tunjangan pegawai, direalisasikan secepatnya. Ini agar APBD tahun depan di daerah bisa mengikutinya.

"Bagi daerah yang belum menetapkan APBD sampai 31 Desember, bisa mengacu ketentuan ini. Sedangkan, daerah-daerah yang terlanjur sudah menetapkan APBD bisa merevisinya pada APBD perubahan," tegasnya.

     

FITRA juga rekomendasikan penghapusan honorarium pegawai yang dianggarkan dalam setiap kegiatan seminar, rapat, pelatihan, diklat, atau workshop di lingkungan pemerintah daerah. Terobosan ini diyakini akan menurunkan jumlah alokasi anggaran belanja pegawai secara signifikan dalam satu tahun.