Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik
FITRA Minta Honor Panitia Diklat dan Workshop PNS Dihapus
Minggu, 23 Desember 2012 – 06:30 WIB
![Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik
"Dalam setiap workshop, diklat, atau kegiatan sejenis di pemda, pasti ada honor pembina dan panitia yang notabene pegawai sendiri. Padahal, itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Mengapa ada honor "honor lagi?" kritik Maulana.
Dia menggambarkan dalam satu tahun anggaran terdapat 100 kegiatan diklat dan workshop di bawah koordinasi sekda. Sebagai pembina, sekda mendapatkan honor antara Rp 2-3 juta per kegiatan tergantung daerahnya. Kalau dikalkulasi, dalam setahun seorang sekda bisa mengumpulkan Rp 200-300 juta hanya dengan menjadi "pembina kegiatan".
Sedangkan, setiap panitia mendapatkan honor antara Rp 500 ribu-1 juta per kegiatan. Praktek seperti ini, tegas Maulana, berkonstribusi besar terhadap membengkaknya belanja pegawai.
"Daerah sering mengeluhkan kekurangan anggaran untuk program pro rakyat. Padahal, kalau anggaran itu memang mau dikelola secara baik, benar, dan proporsional, mereka bisa merealokasikan anggaran belanja pegawai," kata Maulana.
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memprediksi wajah kebijakan fiskal di daerah yang tertuang dalam APBD tahun 2013 belum
BERITA TERKAIT
- Empat Produk Unilever yang Paling Diminati Konsumen Tahun Ini
- Mahasiswa UGM Mengkreasikan Sampah Plastik dan Oli Bekas Jadi Batako Enviroblock
- Hadirkan Beberapa Inovasi, NCS Siap Layani Pelanggan Ritel
- PLN Indonesia Power Berkomitmen Perkuat Ekosistem Hidrogen dari Hulu ke Hilir
- Tarif Maksimal Tap In & Tap Out di Stasiun yang Sama Mulai Diterapkan, KAI Ingatkan Hal ini Kepada Peumpang
- Konsisten Atasi Masalah Sampah, BRI Raih Penghargaan Platinum di BISRA Awards 2024