Belanja Daerah Tahun 2013 Masih Belum Pro Publik

Pertengahan tahun lalu, FITRA merilis terdapat 302 daerah yang pada tahun 2012 mengalokasikan lebih dari 50 persen APBD-nya untuk belanja pegawai. Bahkan, terdapat 11 daerah yang belanja pegawainya di atas 70 persen. Posisi lima teratas adalah Kota Langsa di NAD (77 persen), Kabupaten Kuningan di Jawa Barat (74 persen), Kota Ambon di Maluku (73 persen), Kabupaten Ngawi di Jawa Timur (73 persen), dan Kabupaten Bantul di Jogjakarta (72 persen).

     

Maulana mengingatkan saat ini mayoritas dana transfer pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) habis untuk menutupi belanja pegawai. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar daerah tidak memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai kebutuhan belanja pegawainya. Sehingga, pemda menggunakan DAU.

"Kami semakin prihatin, birokrasi yang gemuk dan belanja pegawai yang jumbo itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan publik," kritik Maulana.

FITRA juga meminta moratorium atau penghentian sementara rekrutment CPNS dijalankan secara konsisten sampai akhir tahun 2013. "Ini untuk mencegah terjadinya penggemukan PNS yang akhirnya memicu kebutuhan untuk membiayai pegawai menjadi sangat tinggi," katanya. (pri)