Belanja Langsung Rendah, Pemprov DKI Panen Kritikan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengkritisi penyerapan belanja langsung yang rendah.

Padahal, belanja langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Penyerapan belanja langsung yang rendah menyebabkan belanja daerah menjadi tidak maksimal.

Di sisi lain, penyerapan belanja tidak langsung mencapai 90,17 persen.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/7).

Anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, realisasi belanja daerah belum maksimal.

"Ditandai antara lain adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan," kata Manuara.

Selain itu, Manuara menyatakan, Fraksi PDIP mempertanyakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah, terutama terkait belanja langsung.