Belanja Langsung Rendah, Pemprov DKI Panen Kritikan

"Apakah ada keterkaitannya dengan pergantian pejabat daerah pada SKPD atau UKPD," tuturnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Seppalga Ahmad mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menggambarkan pos pendapatan daerah dan belanja langsung yang tidak mencapai target.

Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Neneng Hasanah menyatakan, fraksi mereka menyoroti audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait APBD 2016 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menunjukkan belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan asas ketaatan terhadap sistem Akuntansi Keuangan Negara.

"Sehingga, berimplikasi terhadap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Neneng.

Menanggapi kritik DPRD, Djarot mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan jawaban terkait hal-hal yang disorot oleh DPRD DKI mengenai penyerapan belanja langsung yang rendah dan realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target. (gil/jpnn)