Belanja Pegawai 80 Persen, Bansos 76 Persen

"Nanti ada tambahan defisit Rp 60 triliun. Jumlah itu setara 0,5 persen dari GDP (Gross Domestic Product). Jadi kira-kira (defisit) 2,4 atau 2,5 sekian persen lah. Syukur-syukur bisa di atas itu,"urainya.

Keyakinan Bambang tersebut didukung dengan prediksi defisit daerah yang hanya 0,3 persen. Dia menguraikan, berdasarkan UU APBN, defisit maksimal tiga persen yang terdiri dari defisit daerah dan defisit pusat. Sehingga, maksimal pemerintah pusat maksimal menyumbang defisit 2,7 persen. Namun, dia menekankan, defisit daerah pada umumnya artifisial. Sebab, APBD biasanya justru mengalami surplus.

"Cuma uang di daerah itu biasanya suprlus. Akhir tahun ini 2014, ada dana idle Rp 130 triliun. Padahal, 2011 baru  Rp 60-70 triliun. Jadi naik terus (dana menganggur).  Perkiraan kami meskipun masih kasar, yang akhir 2015 Rp 150 sampai 180 triliun. Karena daerah tidak kenal konsep SAL (Saldo Anggaran Lebih), tapi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi defisit daerah itu saat ini hanya artificial,"paparnya.

Karena itu, pihaknya sempat keberatan saat pemerintah daerah yang terkena kabut asap, yakni provinsi Riau, mengaku tidak memiliki dana untuk penanganan bencana tersebut. Padahal dana menganggur di provinsi tersebut mencapai Rp 2 triliun.

"Saya yakin Rp 200 miliar aja dikeluarian, akan sangat bermanfaat untuk atasi asap di Riau. Nggak fair kalau daerah minta pusat tangani. Bilangnya nggak punya APBD, tapi uang menganggur Rp 2 triliun,"imbuhnya. (owi/ken)