Belanja Pegawai Kok Lebih Tinggi di APBD

jpnn.com - SURABAYA – Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim Muhammad Sirot menyatakan, belanja pegawai di Jatim terlalu besar. Jumlahnya mencapai 65 persen dari total APBD

Karena itu dia menyatakan, Pemprov  Jatim harus mulai memikirkan langkah-langkah penghematan anggaran.

Maklum saja, RAPBD Jatim 2017 hanya meningkat Rp 400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Langkah yang bisa ditempuh adalah mengurangi belanja pegawai.

''Idealnya belanja langsungnya lebih tinggi. Soalnya, itu menyangkut kesejahteraan masyarakat,'' ujarnya.

Namun, di Pemprov Jatim justru sebaliknya. Anggaran untuk belanja tidak langsung, khususnya gaji pegawai, lebih besar.

Hasilnya, pemerintah selalu beralasan kekurangan anggaran ketika disinggung masalah minimnya pembangunan.

Sirot menuturkan, mengurangi belanja tidak langsung tidak serta-merta pemerintah melakukan pensiun dini.

Namun, pemprov harus segera merancang sistem remunerasi berbasis kinerja untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov Jatim.

Jadi, jika beban kerjanya tinggi, gaji yang didapat besar. Sebaliknya, jika kerjanya ringan, gaji yang diperoleh tentu tidak besar.

 ''Kalau tidak masuk kerja tanpa alasan atau telat, ada punishment pemotongan gaji. Tapi, kalau mereka lembur juga ada tambahannya,'' tutur potilikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Dia menambahkan, upaya penghematan lainnya yang bisa dilakukan adalah mengurangi biaya perjalanan dinas.