Belanja Pegawai Naik Terus

Sekadar mengingatkan, APBD Kaltim pada 2012 sebesar Rp 10,2 trilliun. Gubernur Awang Faroek menyebut, penerimaan pendapatan dari jumlah itu sebanyak Rp 8,7 triliun. Ia tidak memungkiri, belanja tidak langsung dialokasikan ke beberapa item seperti belanja pegawai, bansos-hibah, dan bantuan keuangan.

Sedangkan belanja langsung direncanakan untuk pengerjaan beberapa proyek fisik dalam skema kontrak tahun jamak maupun tidak. Sebelumnya, sorotan terhadap minimnya alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat di Kaltim datang dari Hefrizal,  saksi ahli pemerintah yang memberikan keterangan dalam lanjutan sidang kaji legal (judicial review/JR) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diajukan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), belum lama ini.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang ini merilis data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 yang menyebut, belanja per penduduk di Kaltim yang dikucurkan pemda per bulannya hanya Rp 7,7 juta. Sementara, PNS di Kaltim (kabupaten, kota, provinsi) setiap bulannya rata-rata mendapat penghasilan sampai Rp 10 juta atau setara Rp 120 juta per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata penghasilan PNS di daerah lain di Indonesia.

Papua yang menerima porsi bagi hasil migas sebanyak 70 persen, belanja penduduk per bulannya hanya Rp 9,1 juta. Sedangkan di Aceh, rata-rata PNS-nya menerima gaji Rp 72 juta per tahun.