Belanja Pegawai Rendah Hanya di 3 Provinsi

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan mengakui, pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sangat berat. Pasalnya, sebanyak 80 persen dari jumlah daerah yang ada, menganggarkan belanja pegawainya di atas pos belanja lainnya.

"Saat ini ada kecenderungan belanja APBD secara nominal pada kurun 2007-2010 didominasi belanja pegawai," kata Mangindaan di Hotel Bidakara, Senin (19/9).

Dia mencontohkan pola belanja di tingkat provinsi. Di mana dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persen. Yakni Kaltim (28,77 persen), Papua (28,85 persen), dan Papua Barat (28,04 persen). Selebihnya di atas 30 persen. Padahal ketentuan pusat, prosentase belanja pegawai dengan pembangunan adalah 30 persen dan 70 persen.

"Rata-rata daerah over dalam belanja pegawai. Tapi yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI.