Belanja Pegawai Sudah Bengkak, Banyak SKPD Merasa Kekurangan PNS

CILACAP - Penataan pegawai di lingkungan Pemkab Cilacap dinilai dewan belum optimal. Pasalnya, meski belanja pegawai dalam struktur APBD tahun 2012 telah mencapai lebih dari 50 persen, namun masih banyak SKPD yang mengaku kekurangan pegawai.
    
"Kan ada sesuatu yang bertolak belakang. Di sisi lain belanja pegawai sudah sangat tinggi, tetapi masih saja ada dinas yang kekurangan pegawai," kata anggota Komisi A, Raskat, seperti diberitakan Radar Banyumas (Grup JPNN).

Dikatakan Raskat, SKPD yang masih kekurangan pegawai di antaranya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan hingga Sekretaris Desa. "Kekurangan pegawai ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," katanya.
    
Raskat meminta penyebaran pegawai di Cilacap harus kembali ditata agar prinsip efektifitas dapat tercapai.

"Honor pegawai yang sudah sampai lebih dari 50 persen di APBD itu kan sudah cukup tinggi. Tapi ini masih banyak kekurangan pegawai. Kalau ditata dengan baik bukan tidak mungkin justru sudah pas jumlah pegawainya," terangnya.
        
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs Heroe Harjanto MM mengatakan, penyebaran pegawai yang belum merata karena belum adanya akurasi penyebaran PNS dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
    
"Kita belum melihat data rill kebutuhan pegawai dengan analisa jabatan dan beban kerja. Sehingga kekurangan pegawai dilihat dari perbandingan jumlah pegawai yang pensiun dan penerimaan CPNS," katanya.
        
Menurut Heroe, setelah moratorium CPNS, jumlah pegawai di Cilacap telah berkurang hingga 2.000. Namun dalam perekrutannya, sampai saat ini belum menyentuh angka 1.000.
        
"Sebelum ada moratorium jumlah pegawai sampai 16 ribu, setelah moratorium hanya sekitar 14 ribu. Yang baru diterima menjadi pegawai baru hanya 710. Dari K1 51 orang, dari formasi umum ada 40, dan dari K2 ada 619 orang," tutur Heroe.
        
Ditambahkan, kekurangan jumlah pegawai paling banyak berasal dari kalangan pendidikan karena jumlah rombongan belajar memenuhi kebutuhan pegawai.

"Sedangkan jarak antara sekolah satu dan lainnya sangat jauh. Kebanyakan kekurangan tenaga pendidik berada di wilayah pegunungan yang sulit akses transportasinya," imbuhnya. (rin/sus)