Belanja Pegawai Tak Lagi Diurus Daerah

Alasan lain dari rencana kebijakan anyar ini adalah untuk menjaga kosolidan PNS yang juga mengemban fungsi perekat bangsa. "Hal ini penting agar pegawai tidak menjadi alat birokrasi kepala daerah. Implikasi dari hal tersebut adalah netralitas birokrasi di daerah terkotak-kotak, manganggap loyalitas hanya kepada pegawai daerah," terang Donny. (sam/ara/jpnn)