Belanja Pemda Rp 1,96 T, Tak Wajar !

JAKARTA – Hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya penggunaan uang negara yang tidak jelas pertanggunganjawabnya. Ketua BPK Anwar Nasution bahkan mengungkapkan adanya penggunaan dana Rp 1,96 triliun dari berbagai belanja daerah yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Saat menyerahkan Hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan pemerintah tahun anggaran 2008 kepada DPR, Selasa (21/10), Anwar Nasution mengatakan, terdapat enam temuan kelemahan sistem penegndalian internal dan ketidakpatuhan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2007 yang cukup menonjol.

Temuan itu antara lain adalah adanya kepemilikan aset tanah minimal seluas 359 juta meter persegi senilai Rp 15,98 triliun tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah (sertifikat). "Sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan disalahgunakan," ujar Anwar.

Temuan lain yang dibeberkan BPK dihadapan DPR adalah kurangnya volume atau kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang sehingga merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp 77,39 miliar.