Belanja Pemerintah Harus Dinikmati Rakyat
Kamis, 30 Mei 2013 – 13:42 WIB
Sedangkan mahasiswa yang ketiga, memfoto copy semua text book yang diwajibkan dengan biaya Rp 1 juta. Setelah ujian, ternyata mahasiswa pertama gagal, mahasiswa kedua sebagian mata kuliah saja yang lulus, sementara mahasiswa yang ketiga lulus semua.
Baca Juga:
Menurut Azwar Abubakar, pengeluaran dan peruntukan ketiga mahasiswa itu masuk kategori WTP, karena membelanjakan uangnya dengan benar dan dengan kuitansinya lengkap. Tetapi kalau dilihat dari segi akuntabilitasnya, hanya mahasiswa ke-3 yang akuntabel, karena hasilnya sesuai tujuan yang diinginkan, yakni lulus ujian.
“Jadi WTP saja tidak cukup. Untuk mengetahui manfaat yang optimal bagi rakyat, harus diukur akuntabilitasnya,” ucapnya.
Terkait dengan perumpamaan ketiga mahasiswa tersebut, politisi PAN ini mengajak para kepala daerah agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah tidak sekadar formalitas.
JAKARTA--Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting bagi instansi pemerintah. Tetapi, menurut
BERITA TERKAIT
- Waspada Modus Penipuan, TASPEN: Kami Ingatkan Seluruh Peserta Untuk Berhati-hati
- Perintah Prabowo Soal Pagar Laut, Disegel dan Diusut
- Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati
- Profil Hariman Siregar Tokoh Malari, Sosok Pemberani Berjiwa Perlawanan
- Musyawarah Kadin Indonesia Siap Digelar, Arsjad Rasjid Pertahankan Keutuhan Organisasi
- DPD RI Usulkan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Istana Justru Bilang Begini