Belasan Hubungan Kerabat Huni Senayan
Makin Kentalnya Politik Dinasti
Rabu, 06 Oktober 2010 – 07:16 WIB
JAKARTA - Politik dinasti masih cukup kental di Indonesia. Di parlemen, ada belasan suami istri atau relasi bapak-anak yang sama-sama menjadi anggota DPR. Adanya hubungan kekerabatan itu terungkap dari penelusuran Cetro (Centre for Electoral Reform) yang dipublikasikan kemarin (5/10). "Keluarga politik mewarnai periode sekarang," kata Hadar Navis Gumay, direktur Cetro, di Jakarta kemarin. Keluarga terbanyak di parlemen adalah keluarga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Bisa juga disebut trah Soekarno," ujarnya. Anggota DPR dari PDIP Hendrawan Supratikno menanggapi banyaknya trah Bung Karno di DPR. Dia berharap, publik memahami perjalanan PDIP. Sebagai partai yang dulu pernah disingkirkan pemerintah, siapa saja yang bergabung akan berhadapan dengan risiko tinggi. Dalam kondisi serba tertekan itu, kekompakan awal dibangun dari jaringan relasi yang paling dekat. "Salah satunya memang keluarga," katanya. Hendrawan optimistis kondisi itu akan berubah dengan sendirinya bila politik semakin demokrati.
Mereka adalah Taufik Kiemas (suami Megawati), Nazaruddin Kiemas (adik ipar), Puan Maharani (putri), Puti Guntur Soekarno (keponakan/anak Guruh), dan M. Guruh Irianto Soekarno Putra (adik). Secara umum, ada empat pola ikatan keluarga di parlemen, yakni suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik, dan paman-keponakan.
Baca Juga:
Keluarga elite politik lain juga ada. Misalnya, famili SBY. Selain anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, ada Hartanto Edhie Wibowo, yang tak lain adalah adik Ny Ani Yudhoyono. Begitu juga keluarga pendiri PAN Amien Rais. Di DPR ada anak Amien, yakni Mumtaz Rais dan adik Amien, Abdul Rozaq Rais.
Baca Juga:
JAKARTA - Politik dinasti masih cukup kental di Indonesia. Di parlemen, ada belasan suami istri atau relasi bapak-anak yang sama-sama menjadi anggota
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi