Belasan Kotak dan Surat Suara Dibakar, Begini Bawaslu Menyikapinya

"PSU bisa saja, tetapi harus mendapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu. Tentu kami lihat prosesnya," kata Khuwailid.
Dia menjelaskan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Salah satu syaratnya apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai Undang-Undang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kami akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," katanya.
Dari laporan yang diterima KPU Provinsi NTB terdapat sejumlah kotak suara berisi surat suara yang dirusak dan dibakar.
Dua orang pelaku pembakaran saat ini sudah diamankan Kepolisian Resor Bima.
"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Belasan kotak dan surat suara dibakar di Bima, Nusa Tenggara Barat, begini Bawaslu dan KPU menyikapinya.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Ketua Bawaslu Bandung Barat Mengaku Sudah Dua Kali Konsumsi Narkoba
- Pengakuan Ketua Bawaslu KBB Setelah Ditangkap Polisi, Anda Percaya?