Belasan Ribu Orang di Tidore Kepulauan Diklaim Tak Mencoblos

JAKARTA - Perkara gugatan sengketa Pilkada Kota Tidore Kepulauan resmi disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dimasukkan oleh pasangan Salahudin Adrias-Abas M Arsyad, serta M Hasan-Ruslan Hafel.

Dalam sidang panel yang dipimpin Hakim M Arsyad Sanusi itu, para pemohon mendalilkan terjadinya berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kota Tidore Kepulauan. Menurut salah seorang kuasa hukum dari pihak pemohon, DR Andi M Asrun SH MH, beberapa persoalan penting di samping permasalahan selisih perolehan suara, antara lain mencakup netralitas PNS, hingga ribuan orang yang tak mencoblos karena persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Pada saat pencoblosan, ada orang yang mencoblos berulang-ulang. Kemudian ada 12 ribu orang lebih yang tidak mencoblos karena tidak masuk dalam DPT," kata Asrun, seusai persidangan, Rabu (18/8).

Tak hanya itu, Asrun juga menegaskan dugaan keterlibatan para PNS yang menjadi anggota tim sukses pasangan tertentu. "Dan saya menganggap ini persoalan serius yang tak boleh diabaikan," tegas Asrun.