Beli Suara Pemilih dan Belanja di Penyelenggara Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Asumsi yang menyebut politik uang di pemilu presiden (pilpres) tak akan semasif saat pemilu legislatif lalu patut diragukan. Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati, potensi praktik politik uang di pilpres tetap besar.

Mada mengatakan, politik uang di pilpres bukan hanya untuk membeli suara pemilih (vote buying) tetapi juga membeli hasil pemungutan suara dari penyelenggara pemilu (vote trading).  Ditegaskannya, dinamika politik uang yang terjadi di pilpres justru sangat luar biasa.

“Polanya bukan lagi sekadar vote buying, tetapi juga atau vote trading. Perlu dicermati kemungkinan terjadinya vote trading yang melibatkan penyelenggara di tingkat lokal,” kata Mada kepada wartawan, Selasa (8/7).

Mada menambahkan, politik uang di pilpres akan melibatkan pemodal besar. Jika pihak yang melakukan politik uang sampai berkuasa, kata Mada, maka implikasinya ada pada pemerintahan yang terbentuk kemudian.

Mada menegaskan, pemerintahan yang terbentuk dari politik uang juga akan menjadi pragmatis sehingga proses pembuatan kebijakan publik pun selalu bersifat transaksional. “Ujungnya adalah semakin jauhnya kebijakan publik dengan kebutuhan rakyat. Di sinilah kegagalan bekerjanya demokrasi perwakilan sebagaimana  menjadi cita-cita reformasi,” sambungnya.

Meski demikian Mada meyakini gerakan voluntarisme masih bisa melawan politik uang. Menurutnya, kesukarelawan yang muncul di pemilu presiden kali ini menjadi energi baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia guna melawan model politik oligarki yang digerakkan para pemodal.

“Di sinilah pentingnya peran relawan dan masyarakat untuk meminimalisir praktik ini. Apalagi jika mengingat terbatasnya kemampuan dan kewenangan penyelenggara pemilu,” ulasnya.(ara/jpnn)