Belum Ada Capres yang Peduli Pengendalian Jumlah Penduduk

jpnn.com - JAKARTA - Pakar demografi dari Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmady menilai, hingga saat ini belum jelas strategi capres dan cawapres dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa. Misalnya bagaimana cara mengatasi pertambahan penduduk.
Menurut Sonny, program Keluarga Berencana (KB) selama ini dielu-elukan, tapi semua jenis kontrasepsi diimpor. Belum lagi soal pendataan jumlah penduduk, juga belum jelas.
"Tidak satu pun di antara institusi pemerintahan yang bisa memastikan berapa sesungguhnya jumlah penduduk Indonesia. Hanya Tuhan yang tahu. Ini soal sistem administrasi kependudukan kita yang kacau-balau," kata Sonny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (18/5).
Sonny juga menilai, gembar-gembor penciptaan kedaulan pangan oleh salah stau capres, juga belum disinggung dari aspek pendidikan. "Lalu sebagai negara agraris hanya punya satu Institut Pertanian Bogor. Padahal kedaulatan pangan penting," ujarnya.
Karena terlalu banyaknya masalah bangsa ini lanjut Sonny, tidak cukup hanya track record calon presiden yang harus kritisi.
"Bukan hanya presiden saja yang dilihat track recordnya, cawapres dan anggota kabinet juga harus dicermati track recordnya. Profesionalitas harus lebih diutamakan," tegasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar demografi dari Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmady menilai, hingga saat ini belum jelas strategi capres dan cawapres dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik