Belum Ada Kajian Deep Tunnel

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai pembangunan deep tunnel (terowongan raksasa) di DKI Jakarta sarat dengan konflik kepentingan. Terlebih lagi, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menolak proyek deep tunnel yang digagas Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi itu.

 

Wakil Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Zainudin menegaskan, penolakan Kemen PU terhadap deep tunnel cukup berlasan. "Bagus kalau Kemen PU menolak, sebab deep tunnel itu belum jelas kajiannya, kalau itu nggak kuat nahan air bagaimana? Lalu efektifitasnya tidak jelas untuk mengendalikan banjir," ujarnya, Kamis (9/5).

 

Rencana pengendalian banjir, kata Zainudin, harus disesuaikan kondisi tata ruang dan kondisi tanah Jakarta. Karenanya Gubernur Jokowi disarankan tetap fokus melanjutkan program pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall).

"Deep tunnel itu hanya untuk Kali Ciliwung. Biayanya sangat besar, faktor teknisnya juga harus matang, urusan banjir bukan cuma di Ciliwung. Masih terdapat 12 sungai di Jakarta yang juga bikin banjir, itu dinormalisasi dulu," tandas politisi Golkar itu.