Belum Ada Kajian Deep Tunnel

 

Menanggapi persoalan itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, ada benturan kepentingan antara Jokowi dengan Kemen PU terkait proyek deep tunnel. Terlebih, sebelumnya Jokowi sempat menghambat rencana pembangunan enam ruas jalan tol yang diinisiasi Kemen PU dan kemudian menggulirkan ide deep tunnel.

"Sebenarnya secara teknis, deep tunnel memang dipaksakan. Kemen PU ada benarnya karena deep tunnel tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Artinya proyek itu bisa dilewatkan, apalagi anggarannya sangat besar, sekitar Rp 17 sampai Rp 22 triliun," beber dia.

 

Ia justru curiga antara Jokowi dan Kemen PU sama-sama memiliki kepentingan pribadi sehingga melupakan kepentingan umum. "Semacam balas dendam, tapi yang dikorbankan semua warga Jakarta. Karena yang diributkan ini orientasinya pada proyek, ada uang triliunan disitu. Sedangkan urusan drainase yang kecil-kecil, dan normalisasi waduk tidak seksi, tidak ada uang yang banyak, malah sering ribut sama masyarakat," tutur Yoga.(rul)