Belum Ada Kejelasan dari Menkumham, Legalitas Golkar dan PPP di DPR Dipertanyakan

Selasa, 26 Januari 2016 – 15:49 WIB

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. FOTO: DOK.JPNN.com

Mantan anggota DPR itu pun mempertanyakan, siapa sekarang yang mampu menyatakan dengan logika hukum positif bahwa PG adalah partai politik yang sah di depan hukum kepartaian yang teregistrasi di pemerintah.

"Ini kondisi demokrasi yang unlogik dan hanya kita temukan dimasa setelah Soeharto tumbang. Ini sangat memiriskan, menistakan demokrasi," kata dia.

Selain itu, kata dia, sekarang kepengurusan PG versi Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama sekali tidak terdaftar di Kemenkumham.

Namun, ia heran mengapa justru ARB yang menonjol memimpin PG. Menurut dia, hal itu terlihat dari pengendalian di DPR dengan 'kemampuan' mengganti Setya Novanto dengan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR.