Belum Ada Satupun Berkas Honorer K2 yang Masuk ke BKN
jpnn.com - JAKARTA -- Proses pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) bakal molor. Pasalnya, sampai Senin (10/3) hari ini, belum ada satupun berkas usulan yang masuk.
"Kami masih menunggu usulan pemberkasan honorer K2 dari daerah-daerah. Namun sampai saat ini belum ada juga yang mengajukan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, Senin (10/3).
Dia menduga, hal ini berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Tanggung-jawab Mutlak (SKTM). SKTM yang bermaterai dibuat dan ditandatangani gubernur, bupati/walikota yang menyatakan tanggung jawab atas kebenaran dokumen tenaga honorer K2.
"Harusnya sudah ada usulan berkas yang masuk. Mungkin daerah lagi sibuk menyiapkan SKTM-nya," ujarnya.
Kehati-hatian Pemda dalam membuat SKTM, lanjut Eko Sutrisno, karena jika dikemudian hari datanya ternyata tidak benar maka dia bertanggung jawab secara administrasi maupun pidana.
Karena hal itu termasuk pemalsuan dokumen negara dan merugikan negara karena mengangkat yang tidak berhak sesuai Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 dan PP 56 Tahun 2012.
"Dugaan saya, pejabat daerah takut salah mengusulkan karena sanksinya mereka yang harus dipidana," ujarnya.
Meski begitu, BKN akan tetap memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan verifikasi data K2-nya dengan hati-hati agar tidak ada honorer bodong yang masuk. (esy/jpnn)
JAKARTA -- Proses pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) bakal molor. Pasalnya, sampai Senin (10/3) hari ini, belum ada satupun berkas usulan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap