Belum Bangun Plasma, Izin Kebun Sawit Terancam Dicabut

Dalam Permentan No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sudah jelas mengamanatkan agar para usaha perkebunan melaksanakan perkebunan plasma sebesar 20 persen dari luas izin yang diusahakannya.  Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Achmad Diran mengatakan, pihaknya telah menetapkan Perda tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pada 8 Desember 2011. Perda tersebut mengacu pada Permentan No 26/2007 dan Permenhut 2011.

”Peraturan tersebut harga mati dan tidak boleh ditawar,” tandasnya.

Sebelumnya, sekitar delapan perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit di Kalteng juga pernah menolak kewajiban plasma 20 persen tersebut. (aro)