Belum Bentuk BPBD, Daerah Tak Kebagian Dana Rehabilitasi

Sebagian daerah yang belum membentuk BPBD kata Wisnu karena dianggap memberatkan dari anggaran. Sebagian pula karena memang ada yang belum menyadari pentingnya persiapan pencegahan penanggulangan bencana karena menganggap daerahnya aman. "Ada daerah yang memang anggarannya cukup untuk belanja pegawai," katanya.

Wisnu menyebutkan beberapa BPBD yang sudah terbentuk juga perlu ditinjau ulang dari pijakannya. Pasalnya, sebagian dibentuk berdasarkan keputusan bupati atau wali kota.

"Untuk menguatkan posisi BPBD pijakannya harus Peraturan Daerah (Perda) bukan keputusan kepala daerah. Memang karena masa transisi, Mendagri mengeluarkan surat edaran untuk membentuk BPBD bisa berdasarkan keputusan kepala daerah, tapi sekarang pijakannya harus dirubah," pungkasnya. (awa/jpnn)