Belum Clear, Jokowi Jangan Tanda Tangan

jpnn.com - KEBERADAAN lahan BMW menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya berbagai persoalan di lahan tersebut bisa membawa persoalan baru bagi kepemimpinan Gubernur Jokowi. Terutama terkait dengan rencana pembangunan taman dan GOR yang akan menyerap anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Padahal status lahan tersebut belum bisa dicantumkan sebagai aset daerah, bahkan cenderung masih terlibat persengketaan sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Indonesian Development Watch (IDEWA) J Soemarlin mendesak Gubernur Jokowi untuk menganulir rencana pembangunan GOR di lahan BMW. Pasalnya pembangunan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 1,1 triliun itu akan menjadi persoalan baru lantaran berada di lahan sengketa. "Harus dihentikan, karena lahannya masih sengketa. Jangan sampai Pemprov DKI melanjutkan proyek tersebut," ujar dia.

Menurut dia, pembangunan GOR itu cenderung dipaksakan. Ironisnya, dinas terkait tidak mempertimbangkan persoalan status lahan yang akan dibangun GOR. "Kalau dibangun, ternyata status lahan belum jelas dan tidak bisa dibuktikan sebagai milik Pemprov DKI, maka penggunaan anggaran pembangunan GOR itu bisa menjerat Jokowi dan Ahok. Istilahnya kena dampak dari sesuatu yang tidak diketahui," tandas Soemarlin.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A (bidang pertanahan) DPRD DKI Jakarta William Yani. Dirinya berharap, Gubernur Jokowi tidak menandatangani atau menyetujui rencana pembangunan GOR dan taman di lahan BMW. "Lahan itu belum bisa dinyatakan sebagai aset daerah. Kalaupun sudah tercatat di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI, maka harus segera dicoret. Sebab bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari," tutur dia.

Ia menegaskan, rencana penggunaan lahan itu untuk taman dan GOR hanya akan menambah persoalan bagi gubernur dan wakil gubernur. "Kan lahan itu juga sedang dalam persoalan hukum. Maka sudah semetinya seluruh kegiatan pembangunan di lahan itu tidak dilaksanakan, menunggu persoalan hukum diselesaikan," imbuh William.

Selain itu, William menambahkan, BPKD DKI harus segera membuat daftar perusahaan mana saja yang belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum. "Ini kunci dari persoalan pertanahan di Jakarta. Akibat tidak adanya pencatatan aset secara secara transparan dan tertib adiministrasi," pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (rul)