Belum Digaji, RT/RW Ancam Boikot Pemerintah
Minggu, 23 Juni 2013 – 07:17 WIB
Sementara itu, pengurus RT dan RW di Kecamatan Pondokmelati dan Bekasi Barat, mengancam tidak akan menyosialisasikan program pemerintah, seperti pembuatan e-KTP dan pencatatan Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) 2014 yang saat ini akan dibagikan Kementerian Dalam Negeri.
Meski nilainya tak seberapa, lanjut mereka, honor itu dinilai sebagai motivasi dalam menggerakkan kesadaran di lingkungan masyarakat. ’’Kalau sampai Juli tidak juga turun honor dari Pemkot, kami akan cuekin DP4 itu,” ujar Asdi , pengurus RT di Kecamatan Pondokmelati.
Sementara itu, Camat Bekasi Barat, Tajudin membenarkan jika honor berupa dana hibah belum diberikan kepada pengurus RT dan RW karena belum cair. Dia mengaku sudah mengusulkan, namun hingga saat ini belum turun.
Dia menyebutkan selain honor, pihaknya juga mengusulkan percepatan pencairan dana stimulan sebesar Rp25 juta/RW, yang sudah diusulkan ke DPRD. ’’Semunya ada di Bina Pemerintahan, karena mereka yang menjadi regulatornya,” ujar Tajudin.
BEKASI – Janji pasangan Wali Kota Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota, Ahmad Syaikhu menaikkan honor RT/RW, ditagih. Sejumlah ketua RT/RW
BERITA TERKAIT
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS