Belum Juga Terima BAP, BW Protes ke Mabes Polri

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW) menuding Bareskrim Mabes Polri telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasalnya, meski sudah dua kali menjalani pemeriksaan, dia sampai sekarang belum juga menerima salinan berita acara pemeriksaan (BAP) dari Bareskrim.
BW mengatakan, Pasal 72 KUHAP menjamin hak seorang tersangka untuk menerima BAP usai menjalani pemeriksaan. "Berarti ada pelanggaran terhadap hak dan itu melanggar KUHAP dan sempat dijanjikan akan diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. tapi sampe sekarang belum dapat," ujarnya di Gedung KPK, Selasa (24/2).
Seperti diketahui, Bambang pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu di pengadilan pada tanggal 23 Januari silam. Sebelumnya mantan advokat ini terlebih dulu dibekuk oleh aparat di wilayah Depok dan kemudian digelandang ke Bareskrim.
Sementara, pemeriksaan kedua BW berlangsung dua pekan lalu, tepatnya tanggal 3 Februari 2015.
Terkait hal ini, tim kuasa hukum BW mengatakan, pihaknya melayangkan surat untuk Polri. "Kami menyerahkan surat terkait tiga hal. Yang pertama kekeliruan dari surat panggilan, lalu soal salinan BAP yang menjadi hak klien kami. Terakhir meminta dilakukan gelar perkara," kata kuasa hukum Bambang, Leliana Santosa. (dil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW) menuding Bareskrim Mabes Polri telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045