Belum Mau Gelar KLB, Demokrat Minta KPU Ubah Aturan
Sabtu, 02 Maret 2013 – 19:04 WIB
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menegaskan bahwa DCS harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Namun, hingga saat ini Partai Demokrat belum juga menunjuk pengganti Anas. Saat ini tugas ketua umum dipegang secara kolektif kolegial oleh dua waketum, sekjen dan direktur eksekutif. (dil/jpnn)
BOGOR - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsudin menegaskan bahwa Majelis Tinggi berwenang untuk menunjuk calon anggota legislatif
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Irjen Suyudi Ingatkan Personel Polri di TPS Tak Boleh Lengah
- Aman, KPU Garut Sudah Terima Surat Suara Tambahan
- Tyas A Fatoni Apresiasi Prestasi Dekranasda Sumut di Gebyar Kreasi Nusantara
- Pemda Jangan Lepas Tangan Awasi Tahapan Pilkada 2024
- Tokoh Masyarakat Murung Raya Nilai Agustiar-Edy Mampu Menjadikan Kalteng Lebih Maju
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin