Belum Pasti, Pesangon untuk Honorer

“Kami belum mau bicara soal pesangon. Yang jelas, kami semua menunggu hasil pertemuan dengan Men-PAN dan Menkeu dulu,” lanjut Hamid.Bila hasil pertemuan tersebut tetap mentok, maka Hamid mengaku tak bisa menjamin demo besar-besaran seperti yang terjadi selama tiga hari, yakni, Kamis (5/8), Senin (9/8), dan Selasa (10/8) lalu bakal kembali terulang dengan skala yang lebih besar.

“Saat ini T3D betul-betul berharap honor Januari hingga Juni, juga honor Juli dan Agustus bisa cair. Itu saja tuntutannya. Apalagi kewajiban kami bekerja sudah dilakukan. Kalau upah bekerja tak dibayar, maka sama saja pemerintah lebih kejam dari penjajah Belanda dan Jepang. Kalau ini terjadi, maka pasti memicu aksi massa yang lebih besar,” katanya.

TUNGGU PP

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar G Asman Gilir mengatakan, dalam waktu beberapa bulan lagi peraturan pemerintah (PP) tentang jumlah pegawai di pemerintah bakal keluar. Bila PP ini terbit, maka Kukar bisa menggunakannya sebagai acuan jumlah pegawai.

“Saat ini T3D jumlahnya tak terkendali. Tapi anehnya terpusat di Tenggarong, dan tak tersalur ke daerah terpencil yang lebih membutuhkan. Nah, bila PP itu keluar, semuanya bisa diatur ulang. Jumlah pegawai akan disesuaikan dengan PP itu, karena ada hitungannya,” kata Gasman, sapaan G Asman Gilir. Dia mengaku, sebelumnya mendapatkan informasi tersebut dari politisi Demokrat di DPR RI.