Belum Pastikan Ikut Ajukan Kuota PPPK
jpnn.com, TARAKAN - Pemerintah menyatakan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) mulai dilakukan tahun depan.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan Budi Prayitno belum bisa memastikan apakah Pemkot Tarakan juga mengajukan kuota untuk perekrutan PPPK.
Kalaupun Pemkot Tarakan siap, menurut Budi Prayitno, kemungkinan baru bisa dilakukan pada era wali kota yang baru. Wali Kota saat ini masa kerjanya akan berakhir pada Februari 2019. “Nanti tunggu kebijakan wali kota yang baru,” ujar Budi Prayitno kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group).
Namun, jika melihat dari kebutuhan pegawai, Budi memperkirakan Pemkot Tarakan memang masih membutuhkan tambahan, terutama pada jabatan fungsional seperti tenaga pendidik atau guru. Hanya, Budi belum mendapatkan data akurat jumlah kebutuhan pegawai karena Pemerintah Tarakan masih akan menghitung kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan. “Enggak bisa dikira-kira,” imbuhnya.
Menurut Budi Prayitno, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme perekturan PPPK, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Jika terlaksana, kebijakan ini bisa menjadi pelipur lara atas gagalnya Tarakan mendapatkan kuota CPNS 2018, terutama bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Tarkan yang sudah mencapai 2 ribuan orang dengan masa kerja bervariasi. (lyn/naa/lim)
Pemko Tarakan belum memastikan apakah ikut mengajukan kuota PPPK atau tidak, untuk rekrutmen tahun 2019.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Dokumen Pemberkasan NIP PPPK di Kolom SSCASN Pagi Ini Bertambah, BKN: Honorer Tenang
- Pengisian DRH NIP PPPK Gaduh, 2 Dokumen Hilang di Kolom SSCASN, BKN Bersuara
- Honorer yang Satu Ini Sulit jadi PPPK, Kelakuannya Parah
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Tua Gagal Seleksi PPPK jadi Isu Nasional, Disorot Senayan, Coba Simak Kalimat Pak Dedy
- Soal Nasib Honorer Non-Database BKN Gagal PPPK 2024, Pak Jaya Blak-blakan, Oh
- Ada Honorer Curang Lulus PPPK 2024, Enggak Bakal Bisa Tidur Nyenyak