Belum Perlu Tambah Tentara di Papua
Jumat, 22 Februari 2013 – 22:11 WIB
Ditambahkannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas berpesan agar tidak ada pembiaran dalam aksi kelompok separatis ini. Penegakan hukum harus segera dilaksanakan pada pihak-pihak yang terlibat. Namun Presiden juga berpesan agar jangan sampai salah sasaran.
Baca Juga:
"Presiden juga sangat mengharapkan komunitas internasional juga melihat. Setiap penegakan hukum itu dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, yang bisa merusak upaya damai," sambungnya.
Meskipun ada peristiwa penembakan misterius, tetapi program-program pembangunan Papua dan upaya merajut kembali kedamaiannya harus tetap dilakukan. Presiden menugaskan jajaran kementerian memiliki kerjasama khusus dengan Pemda Papua.
"Mereka (kementerian) harus lebih fokus dan konsentrasi terhadap pembangunan Papua sehingga hubungan satu sama lain di sana dapat terhubung dengan baik. Nanti ada pemerintahan daerah, kita kombinasikan sehingga upaya tadi itu tetap kita berada pada koridor-koridor yang telah ditetapkan bersama," pungkas Djoko. (flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menyatakan bahwa tidak ada peningkatan status keamanan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 8 Rekomendasi IAGL–ITB untuk Kemandirian Energi & Minerba, Dany Amrul Dorong Peran Kampus
- BPBD Minta Warga yang Terdampak Pergerakan Tanah di Cianjur Segera Mengungsi
- BKKBN Sebut Program PASTI Telah Beri Manfaat Bagi 17.200 Peserta
- KAI Properti & Rumah BUMN Hadirkan Pelatihan Kewirausahaan untuk Guru di Malang
- BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Hujan, Masyarakat Diimbau Waspada
- Bea Cukai dan Polri Bongkar Penyelundupan 389 Kg Sabu-Sabu Jaringan Timur Tengah