JPNN.com 
Belum Tentu Pilkada Lewat DPRD Biaya Politiknya Lebih Murah
jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan kepala daerah lewat DPRD belum tentu biayanya lebih murah dibanding pemilihan langsung oleh masyarakat.
Menurut peneliti bidang politik pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti, tidak ada yang bisa menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.
"Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini," ujar Felia dalam keterangannya, Rabu (18/12).
Menurut Felia mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD justru berisiko memunculkan konflik kepentingan.
Kepala daerah dikhawatirkan mengabaikan aspirasi masyarakat apabila hanya fokus mencari dukungan DPRD.
Di sisi lain, mekanisme penunjukan oleh DPRD juga dinilai berisiko merusak prinsip periksa dan timbang (check and balances) dalam demokrasi.
"Jangan sampai DPRD memilih kepala daerah yang hanya aman untuk kepentingan mereka sendiri, mematikan partisipasi publik yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi lokal," katanya.
Posisi eksekutif, seperti gubernur, bupati, atau wali kota membutuhkan legitimasi kuat oleh rakyat.
Belum tentu pemilihan kepala daerah lewat DPRD biaya politiknya lebih murah dibanding pemilihan langsung.
- Peneliti Sebut Berbahaya Jika Parpol Masuk Dalam Pemilihan Kepala Desa
- Rafif Muhammad: Saya Siap Menjawab Kekhawatiran Gus Muhaimin
- Fahri Hamzah Sebut Biaya Politik di Indonesia Sangat Mahal, Sebegini
- FPMI Dorong Keterwakilan Anak Muda di Pemerintahan dan Tolak Biaya Politik Mahal
- 24 Tahun Reformasi, Hemi: Ada Gelagat Membungkam Kebebasan Berpendapat
- TII Yakin UU Cipta Kerja Bisa Mengatasi Persoalan Ekonomi di Indonesia
