Belum Terdaftar Sebagai Penerima Bansos? Silakan Laporkan ke Sini
jpnn.com, JAWA BARAT - Masyarakat Bekasi resah karena banyak dari mereka yang merasa tidak dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos) oleh ketua RT sebagai pendata di tingkat wilayah.
Tak hanya perantau, warga asli yang sebenarnya membutuhkan bantuan itu banyak tak dimasukkan data. Sementara, mereka melihat orang yang berkecukupan menerima bantuan itu.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membuka posko pengaduan mengenai bantuan sosial. Warga bisa membuka laman lapor.pikobar.jabarprov.go.id (klik) untuk mengisi form aduan.
Pada form itu, warga diwajibkan mengisi nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat e-mail, dan data lainnya.
Nanti akan ditanyakan lebih lanjut apakah alamat sesuai KTP atau tidak, dan apakah laporan itu untuk diri sendiri atau orang lain.
Warga yang terdampak covid-19 secara ekonomi berhak menerima salah satu bantuan sosial, seperti bantuan dari dana desa, pemkab/pemkot, provinsi dan pemerintah pusat.
Bantuan yang datang dari dana desa, pemkab/pemkot, provinsi, dan pusat, menggunakan data non-DTKS.
Artinya, data warga yang bukan penerima program kartu sembako murah, bantuan pangan nontunai (BNPT), program keluarga harapan (PHK), dan lainnya.(pojokbekasi)
Tak sedikit warga yang terbilang mampu malah mendapatkan bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran