Belum Terima Remunerasi Bukan Alasan untuk Korupsi

Kemudian, diikuti oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet pada 2009. Berikutnya, pada 2010, reformasi birokrasi dilaksanakan di Kemenko Perekonomian, Bappenas, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kemenhan, TNI, POLRI, dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi. Di 2011, Kejaksaan Agung dan Kementrian Hukum dan HAM mendapatkan giliran menerima anggaran remunerasi.

     

Agus mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya telah menutup 6.000 rekening liar di pemerintah pusat. Sebanyak Rp 7 triliun dari rekening itu, telah disetor ke kas negara. Hingga Juni 2011 ini, total telah ada 8.060 rekening yang ditutup. "Nilainya saya lupa," kata Agus.

     

Dia mengatakan, di Kemenkeu, pihaknya sudah memiliki wishtle blower system atau sistem pengaduan jika ada pegawai yang bermasalah. "Pegawai Kemenkeu juga sudah saya minta untuk melaporkan kekayaan, dan itu kita monitor dari waktu ke waktu," ujar Menkeu. (kuh/sof/dim/wan)