BEM SI Berdemonstrasi, Mardani Minta Jokowi Selamatkan Pegawai KPK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pak Presiden punya tanggung jawab menjaga KPK tetap menjadi institusi yang dicintai masyarakat," kata Mardani kepada JPNN.com, Senin (27/9).
Hal itu diungkap Mardani merespons aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung KPK, Jakarta Selatan.
Aksi demonstrasi digelar BEM SI setelah mereka mengultimatum Presiden Jokowi agar membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
Namun, ultimatum itu tidak digubris sehingga BEM SI menggelar aksi demonstrasi di KPK.
"Demo (terkait) TWK bagian dari masukkan masyarakat agar tidak ada yang dipecat selama proses transisi ini (dari pegawai menjadi ASN, red)," ujar Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebutkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI sudah cukup untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi dalam menentukan sikapnya terkait polemik TWK itu.
"Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman sangat layak dijadikan dasar bagi Presiden untuk menyelamatkan 56 pegawai KPK yang terancam dipecat," pungkas legislator dari Dapil I DKI Jakarta (Jakarta Timur), itu. (mcr9/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons aksi demonstrasi BEM SI di gedung KPK terkait persoalan TWK. Mardani juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga bertanggung jawab menjaga KPK.
Redaktur : Boy
Reporter : Dea Hardianingsih
- Tuduh Jokowi Tanpa Bukti, OCCRP Dinilai Menghina Kedaulatan NKRI
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Ronny PDIP Harap KPK Bisa Proaktif
- Bahlil Membantah Omongan Hasto, Agak Sok Tahu
- Jokowi Bantah Pernah Minta 3 Periode, Guntur Romli: Jadi Bahan Tertawaan Publik
- Jokowi Bantah Pengin Jabatan 3 Periode, Deddy: Apa Rakyat Percaya
- Politik Ular