BEM SI Kritisi Ujian Nasional

sementara soal pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Fiki menilai putusan MK itu memberikan nafas lega bagi segenap insan pendidikan di Indonesia, walaupun pembatalan ini telah memberikan dampak terjadinya kekosongan hukum tentang pengaturan tata kelola perguruan tinggi. "Oleh karena itu, kami juga meminta agar secepatnya dibuatkan sebuah kepastian hukum mengenai tata kelola perguruan tinggi tersebut," paparnya.

Di tempat sama, aksi serupa juga dilakukan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). Mereka mendesak adanya pendidikan murah dan gratis di Indonesia. Para aktifis FPPI yang berjumlah sekitar 50 orang, menuntut agar Badan Layanan Umum (BLU) dan juga segala bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang mengindikasikan komersialisasi pendidikan dibubarkan.

"Karena lewat BLU, pendidikan sebagai hak warga negara akan semakin tergerus dan direduksi oleh capital luar negeri," seru salah seorang anggota FPPI di dalam orasinya. Dijelaskan, BLU dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah bentuk pelepasan tanggung jaweab negara terhadap pendidikan rakyat. Maka dari itu, lanjut sang orator, BLU dan BHP harus segera dibubarkan. (Cha/jpnn)