JPNN.com 
BEM SI Mengultimatum Jokowi, Ferdinand: Konyol!
jpnn.com, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan Presiden Jokowi tidak perlu menuruti ultimatum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gasak.
BEM SI dan Gasak mengultimatum Presiden Jokowi segera membatalkan hasil TWK dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Jokowi itu untuk memenuhi tuntutan mereka.
"Karena bila hal-hal seperti ini diikuti oleh presiden, akan banyak ke depan hal-hal yang melanggar hukum dilakukan oleh presiden atas tekanan-tekanan seperti ini," kata Ferdinand kepada JPNN.com, Jumat (24/9).
Ferdinand menilai ultimatum BEM SI itu membuat lembaga mahasiswa seluruh Indonesia terkesan sombong.
"Ultimatum itu berlebihan dan kesannya sombong, angkuh merasa BEM SI itu bisa membelah bumi atau menggeser langit. Ada nilai kesombongan yang tidak tau diri," lanjutnya.
Dia menyebutkan ultimatum BEM SI dan GASAK itu membuat presiden untuk melanggar hukum.
"Masa presiden diultimatum untuk melanggar hukum? Itu BEM konyol..!!," tegasnya. (mcr8/jpnn)
Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai ultimatum BEM SI dan Gasak kepada Presiden Jokowi membuat orang nomor satu di Indonesia itu melanggar hukum
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
