BEM SI Minta MK Kembalikan Muruah Konstitusi, Jangan Menjadi Mahkamah Keluarga
"Kami bersama teman-teman merapatkan barisan untuk kemudian mengoordinasikan dan didiskusikan terkait gerakan bagaimana yang selanjutnya yang akan kita bawa,” kata dia.
Sementara Koordinator Isu Reformasi Hukum BEM SI Haikal menilai kondisi yang terjadi di MK akan mencederai konsitusi. Dirinya menilai kondisi politik yang terjadi saat ini erat dikaitkan dengan politik keluarga atau dinasti politik.
“Bisa dibilang ini mengarah kepada hal itu (mahkamah keluarga) karena kami melihat ada politik dinasti yang mana ketua MK saat ini merupakan keluarga dari Presiden Jokowi,” kata Haikal.
Menurur Haikal, kondisi tersebut akan berpotensinya memunculkan persoalan dan polemik di masyarakat yang menimbulkan kekecewaan terhadap kondisi MK, apabila gugatan soal batas usia dikabulkan.
“Tentu ini akan memunculkan sentimen yang harus diwaspadai, harapannya hal tersebut tidak terjadi karena jika terjadi tentu akan memunculkan kekecewaan besar terhadap MK saat ini. Maka, kami tidak perlu percaya kembali kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Haikal.
Unjuk rasa digelar untuk mengawal sidang putusan soal gugatan usia capres dan cawapres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Massa aksi bahkan menggelar tabur bunga sebagai bentuk ruwatan dan belasungkawa kepada mahkamah konstitusi jika tetap ngotot mengabulkan uji materi tersebut.
“Inisiatif dari kawan Semarang yang mana budaya Jawa Tengah itu sebagai bentuk duka dan bela sungkawa karena kami hadir membawakan karangan bunga karena nanti apabila diputuskan permohonan tersebut, maka, MK hari ini sudah meninggal dunia,” kata Haikal. (cuy/jpnn)
BEM SI Kerakyatan meminta MK mengembalikan marwah konstitusi dan jangan menjadi mahkamah keluarga demi kepentingan dinasti politik.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN