BEM Surabaya Protes Keras Putusan MK dan Politik Dinasti Jokowi

jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus-kampus ternama di kota Surabaya memprotes keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan dinasti politik Joko Widodo (Jokowi).

Menurut BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesia), Presiden Jokowi diduga keras menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi putusan MK. Apalagi terbukti putusan Majelis Kohormatan MK memvonis ada pelanggaran etika yang serius hingga dipecatnya jabatan Ketua MK Anwar Usman.

 "Menurut saya hari ini Presiden Jokowi sudah menggunakan kekuasaannya dengan menjadikan anaknya sebagai cawapres. Mestinya kekuasaan itu dipakai untuk memberikan kebermanfaatan untuk rakyat bukan untuk kepentingan keluarganya," ujar Hafizh Mohammad Ismi Prakoso, Wakil Ketua BEM Unesia, Senin (20/11).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya Abdul Adim. Dia menolak keras adanya permainan atau intrik yang dilakukan oknum yang memiliki kekuasaan dengan cara mengakali konstitusi.

"Ini bukan hanya persoalan politik dinasti semata, namun putusan MK 90 yang pada prosesnya oleh MKMK diputuskan ada pelanggaran etik sudah menciderai demokrasi," tutur Adim, sapaan akrabnya.

Adim juga menyayangkan karpet merah yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi di pemilu 2024 dilakukan dengan cara yang tidak etis.

"Dengan memanfaatkan privelege-nya, sangat disayangkan jika majunya Gibran terbukti cacat etika," paparnya. (Tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: