BEM UI Dipanggil Gegara Meme Jokowi ‘The King of Lip Service', Politikus PAN Ini Bereaksi, Tegas!
jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI memberikan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo dengan menjuluki Jokowi sebagai ‘King of Lip Service”.
Kritikan ini dibagikan di akun media sosial BEM UI, baik di Twitter maupun Instagram. BEM UI menyoroti berbagai janji Jokowi yang tidak ditepati dan menyebut sang presiden kerap mengobral janji.
“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis BEM UI di Instagram Minggu (27/6/2021).
Menyikapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai kritik yang disampaikan melalui meme "Jokowi The King of Lip Service" oleh BEM UI sebagai bentuk refleksi daya kritis dan idealisme mahasiswa dan rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara.
Sedikitnya ada 10 mahasiswa pengurus BEM UI dipanggil Rektorat UI, termasuk Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra oleh Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra.
Guspardi meminta pihak rektorat tidak menyikapi secara berlebihan kepada BEM yang melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi.
Menurut dia, kritik BEM UI kepada Presiden tersebut harus dimaknai sebagai proses pematangan kepemimpinan mahasiswa dan tidak ada unsur penyerangan martabat hingga penghinaan terhadap presiden.
“Jadi, sepuluh orang mahasiswa yang dipanggil tidak perlu merasa khawatir. Berikan saja klarifikasi, maksud dan tujuan dari keluarnya ekspresi meme "Jokowi The King of Lip Service" yang diunggah melalui twitter dan instagram tersebut kepada pihak rektorat. Ini juga merupakan peluang bagi BEM UI untuk menjelaskan dan ruang adu gagasan serta diskusi dua arah antara mahasiswa dengan pihak kampus,” ujar politikus PAN ini.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI memberikan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo dengan menjuluki Jokowi sebagai ‘King of Lip Service”.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online