BEM Unair Bakal Demo Tolak Efisiensi Anggaran, Sentil Kabinet Gemuk

"Kami mempertanyakan transparansi utang luar negeri, terutama bunga utang ke China yang mencapai Rp 800 triliun/tahun. Kami juga mempertanyakan keberlanjutan proyek IKN yang didanai APBN meski dijanjikan akan dibiayai investor," tuturnya.

Poin tujuh soal efisiensi anggaran dan kebijakan ekonomi. Pihaknya menolak kebijakan pemerasan ekonomi rakyat, seperti parkir berbayar dengan Bank Mandiri yang tidak transparan. Pihaknya juga mengkritisi pengadaan barang militer yang tidak esensial di tengah pemotongan anggaran sektor vital.

"Kami mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi yang cenderung membebani rakyat kecil," sebut Atha.

Poin ke delapan soal pembungkam akamisi dan otoritarianisme. BEM Unair menolak pembubaran Pusat Studi HAM FH Unair dan tindakan pembungkaman akademis lainnya.

"Kami mengkritisi campur tangan pemerintah dalam kajian akademik yang seharusnya independen. Menuntut DPR agar menjalankan fungsi check and balance, bukan sekadar mendukung pemerintah," pungkas dia. (mcr23/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: